Komisi Eropa telah resmi menerbitkan draf Public Procurement Act guna memperbarui regulasi pengadaan barang dan jasa publik di tingkat kawasan, namun langkah awal ini menuai sorotan kritis karena dinilai belum memberikan jaminan kendali penuh bagi sektor publik terhadap infrastruktur digital mereka sendiri.

Proposal regulasi baru ini menandai dimulainya perombakan menyeluruh terhadap tata kelola belanja publik di Uni Eropa. Cakupan aturan yang diusulkan oleh pihak eksekutif blok tersebut tergolong sangat luas, merentang dari pengadaan logistik fisik mendasar seperti perabot kantor hingga kontrak penyediaan jasa kebersihan gedung. Di dalam dokumen rancangan tersebut, Komisi Eropa secara tersurat mengakui keberadaan perangkat lunak bebas sebagai salah satu sarana untuk mencapai sasaran inovasi teknologi.

Sorotan FSFE terhadap Draf Regulasi

Kendati demikian, Free Software Foundation Europe (FSFE) menilai pengakuan tersebut masih memiliki kelemahan mendasar. Lembaga nirlaba ini menyoroti bahwa draf Public Procurement Act belum memandang kontribusi perangkat lunak bebas di luar koridor inovasi semata, khususnya perannya dalam membangun ketahanan operasional sistem teknologi publik. Pendekatan sempit ini dipandang tidak selaras dengan cita-cita kedaulatan digital yang kerap digaungkan oleh para pembuat kebijakan Uni Eropa.

Kritik utama tertuju pada kegagalan draf regulasi dalam menjawab masalah klasik belanja teknologi informasi di sektor pemerintah, seperti keterikatan jangka panjang pada penyedia tunggal atau vendor lock-in. Selain itu, FSFE menilai usulan tersebut belum menawarkan jalan keluar yang memadai terhadap keterbatasan interoperabilitas antarsistem dan minimnya kewenangan lembaga publik untuk mengontrol infrastruktur digital yang mereka gunakan sehari-hari. Tanpa perubahan arah, belanja pemerintah dikhawatirkan tetap bergantung pada pihak luar.

Tuntutan Standardisasi Kedaulatan Teknologi

Kini bola reformasi regulasi berada di tangan lembaga pembentuk undang-undang bersama Uni Eropa, yaitu Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa. Menurut FSFE, kedua institusi tersebut memikul tugas krusial untuk mengubah ambisi kedaulatan teknologi menjadi praktik pengadaan rutin di instansi pemerintah. Lembaga-lembaga legislatif didesak menetapkan kendali atas perangkat lunak sebagai ukuran baku kedaulatan teknologi, yang diwujudkan secara konkret melalui hak hukum untuk menggunakan, mempelajari, membagikan, serta menyempurnakan kode program.

Keluasan hak tersebut dinilai harus memayungi seluruh lini pengadaan perangkat lunak, bukan hanya dibatasi pada proyek-proyek khusus yang berorientasi inovasi. Badan-badan publik membutuhkan wewenang mutlak untuk memahami logika di balik perangkat lunak yang mereka beli, memodifikasi fungsinya saat terjadi perubahan operasional, serta mendistribusikan kode tersebut kepada instansi lain. Kebebasan menentukan siapa yang berhak memelihara sistem juga dipandang sebagai syarat mutlak agar belanja uang para pembayar pajak dapat digunakan secara efisien.

Pentingnya Kendali Teknis Perangkat Lunak

Kepemilikan kendali independen ini menjadi krusial dalam berbagai skenario belanja teknologi, baik ketika instansi pemerintah mendanai pengembangan solusi baru maupun ketika membeli produk perangkat lunak komersial yang sudah mapan. Terkait hal ini, FSFE memberi catatan khusus bahwa sekadar memilih perusahaan pemasok yang berpusat di benua Eropa tidak serta-merta menjamin kedaulatan digital, sebab kepemilikan atas asal vendor semata tidak menjamin badan publik memiliki hak kendali teknis atas kode yang beroperasi.

Menanggapi draf ini, perwakilan FSFE Alexander Sander telah menyampaikan penilaian awal, analisis langkah berikutnya, serta implikasi aturan ini bagi kebebasan perangkat lunak melalui Software Freedom Podcast. Seiring bergulirnya perundingan legislatif di Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa, organisasi ini menyatakan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan para pemangku kepentingan guna mendesak agar Public Procurement Act benar-benar memperkuat kedaulatan digital publik melalui kebebasan perangkat lunak.

Terjemahan dan adaptasi Bahasa Indonesia menggunakan AI oleh Zennovan News. Sumber bahan asli: Public Procurement Act: Europe needs control over its digital infrastructure. Free Software Foundation Europe / Free Software Foundation Europe. Terjemahan/adaptasi prosa ini tersedia dengan CC BY-SA 4.0; lisensi foto terpisah. Terbit asli: 2026-10-28. Ketentuan sumber. Adaptasi ini tidak menyiratkan dukungan penerbit asli.